DPD Golkar Diminta Bersabar
JAKARTA, TRIBUN - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) sudah berangkat ke luar negeri sejak 31 Januari lalu. Dia melakukan kunjungan kerja ke Jepang, Amerika Serikat, Belgia, dan Belanda.
JK sudah meninggalkan Belanda sejak 9 Februari 2009. Mestinya pulang ke Jakarta 11 Februari. Kemudian diundur 13 Februari karena ada keperluan. Tapi hingga Jumat kemarin, belum juga pulang. Ada apa?
Ngaretnya jadwal kedatangan JK tak urung menimbulkan kegelisahan. Karena telatnya kedatangan Ketua Umum Partai Golkar tersebut bersamaan dengan isu keretakan Demokrat dengan Golkar yang semakin meruncing.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, sudah mengklarifikasi isu keretakan itu. Namun muncul spekulasi bahwa JK sengaja dibiarkan berlama-lama di luar negeri.
Staf khusus Wakil Presiden, Mukhlis Hasyim memastikan JK akan tiba di Jakarta, Minggu (15/2) sore. Setelah sampai, JK akan menggelar siaran pers tentang perkembangan politik sebulan terakhir. Tentang posisi Golkar dalam pemilihan umum 2009 dan mungkin tentang duetnya dengan SBY.
“Beliau akan tiba Minggu (15/2) sore dan langsung menggelar konferensi pers. Nanti ketika datang, beliau akan menjawab banyak hal tentang Golkar dan lain-lain,” ujar Mukhlis Hasyim kepada wartawan, Jumat (13/2).
Keterlambatan kedatangan JK ini sudah diketahui Presiden selaku atasan Wapres JK. “Beliau ada urusan pribadi yang sangat urgen dan sudah izin Presiden. Presiden sudah kasih tahu,” imbuh Mukhlis.
Misterius
Lalu di manakah gerangan sang wapres berada? Tidak banyak yang tahu. Orang cuma menebak. Dari chek up kesehatan sampai umroh. Orang Kalla di Golkar menuturkan bahwa wakil presiden itu punya misi khusus, “Yang tidak bisa disampaikan ke publik,” katanya seraya menambahkan Wapres sudah mendapat izin dari Presiden SBY untuk perpanjangan waktu kunjungan kerja.
Hal ini juga dibenarkan Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin. “Iya benar,” jawab Andi ketika ditanya perihal Izin SBY terhadap JK di luar negeri selepas kunjungan ke Belanda.
Kunjungan JK berikut rombongan ke luar negeri bermula di Tokyo, Jepang, Senin (2/2) lalu. Lawatan berlanjut ke ke Washington DC, Amerika Serikat. Dengan menggunakan pesawat khusus Boeing Bussinnes Jet (BBJ) 737-800, JK pun melanjutkan perjalanan menuju Kerajaan Belgia, dan berakhir di Kerajaan Belada. Panjangnya rute perjalanan JK di luar negeri semestinya berakhir pada 11 Februari.
Namun karena ada keperluan, JK pun memperpanjang kunjungan di luar negeri.
Berhembus kabar, JK menjalani general check up di Amerika Serikat. Namun ketika ditanya kepada pihak Istana, Andi justru menjawab sekenanya. “Kalau soal itu, kita tidak berani komentar. Silakan saja tanya orang Wapres,” tukasnya.
Belum pulangnya JK, tentu saja berimbas bagi Partai Golkar. Tak lain, daerah-daerah harus menunda penggodokan nama-nama untuk diusung sebagai capres, yang kemudian akan diserahkan kepada DPP Partai Golkar.
Ketua DPD Partai Golkar Gorontalo Fadel Muhammad, misalnya, sampai saat ini Gorontalo masih menganggap simpang siur tentang surat edaran penjaringan yang akan dikirimkan oleh DPP ke DPD Partai Golkar seluruh Indonesia.
“Jadi, lebih baik kita bersabar saja sampai menunggu beliau (Jusuf Kalla) tiba di tanah air. Kami sendiri, tak tahu persis, kapan pulangnya serta kapan surat edaran penjaringan capres itu akan dibagikan ke DPD Golkar se-Indonesia. Kalau suratnya belum ada, nama-nama capresnya dari kita juga belum ada,” kata Fadel Muhammad yang juga Gubernur Gorontalo.
Sementara Wakil Sekjen DPP Partai Golkar, Rully Chairul Azwar meminta kepada seluruh DPD se Indonesia untuk bersabar. Yang jelas, tegasnya, rencana pemberian surat penjaringan capres yang akan diajukan DPD Golkar se Indonesia, haruslah menunggu tanda tangan JK sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. “Yang jelas, daerah sekarang ini sudah bisa mulai untuk melakukan penjaringan,” kata Rully.
Tak percaya diri
Menanggapi keterangan hubungan Partai Golkar dan Partai Demokrat yang ditandai dengan komentar saling menyudutkan, Pengamat politik CSIS J. Kristiadi menilai Partai Golkar dan Partai Demokrat tak memiliki kepercayaan diri yang tinggi untuk mengusulkan calon presiden dan calon wakil presiden dari kalangan internal partai masing-masing.
“Dua tokoh dari Golkar dan Demokrat itu nervous, gugup, overdosis, dan sumbu pendek. Padahal koalisi SBY-JK itu koalisi dua orang, tidak melibatkan partai,” ujar Kristiadi, di gedung DPR Jakarta, kemarin.
Kata Kristiadi, kedua parpol itu sama-sama menunggu untuk diajak berkoalisi pasca pemilihan umum legislatif (pilleg) pada 9 April nanti. Menurut dia, kader PG dan PD tak bisa memahami dan sulit mengerti parpol besar tak memiliki capres. Kader pun mempertanyakan kenapa tak segera mengumumkan koalisi, padahal koalisi pasca pileg merupakan koalisi yang bersifat pragmatis.
“Koalisi sebelum pemilihan legislatif itu lebih kuat daripada koalisi pasca pileg. Kenapa Golkar dan Demokrat tak segera umumkan koalisi,” katanya.
Sedangkan Ketua Fraksi Partai Golkar Priyo Budi Santoso menyatakan sejatinya partainya memprioritaskan pasangan SBY-JK. Namun setelah keluarnya pernyataan Wakil Ketum PD Ahmad Mubarok yang memprediksi suara Golkar hanya memperoleh 2,5 persen, Golkar siap membuat opsi capres-cawapres.
Namun, opsi mempertahankan duet SBY-JK masih diatas. Bila nanti ternyata Golkar memperoleh suara besar, maka Golkar bisa memimpin koalisi alternatif termasuk mengambil cawapres dari partai tengah atau tokoh di luar partai seperti Sutiyoso.
“Koalisi alternatif ini sudah tentu Golkar memimpin sebagai capres. Bisa saja kita ambil dari partai-partai tengah seperti Hidayat Nurwahid atau tokoh yang memiliki background TNI, Bang Yos salah satunya atau Sultan HB X,” ujar Priyo Budi Santoso.
Sedangkan ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan, kalau koalisi ideal antara SBY-JK terwujud, maka akan ada kelanjutan kualitatif yang bisa menciptakan pemerintahan produktif untuk rakyat dan ini berarti kemenangan besar untuk rakyat. “Koalisi ini bukan untuk elit saja. Untuk itu PD tidak tergoda untuk mengumumkan pendamping SBY maupun koalisi sebelum pemilu legislatif,” ujar Anas. (persda network/ade/yat/js)
tribunbatam.co.id
Written by anto
Sabtu, 14 Pebruari 2009
Tidak ada komentar:
Posting Komentar