Selama Januari, Februari Impas
JAKARTA - Kali pertama pemerintah bisa meraup untung dari penjualan bahan bakar minyak (BBM). Pada Januari lalu, pemerintah memperoleh surplus penjualan premium Rp 1,1 triliun. Penyebabnya, harga jual eceran bensin kala itu lebih tinggi daripada harga patokan.
Plt Menko Perekonomian yang juga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dana Rp 1,1 triliun itu masuk ke kas negara dalam pos Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Realisasinya dicatatkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Menkeu menegaskan, pemerintah tidak mencari untung dari kebijakan harga BBM dalam negeri. Jika terdapat surplus ataupun kelebihan subsidi, itu akan dicatat secara transaparan dan akuntabel. ''Dengan harga (BBM) Januari lalu, kita surplus Rp 1,1 triliun. Itu masuk ke APBN yang akan dilaporkan kepada DPR,'' kata Sri Mulyani di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, kemarin (15/2).
Dia menjelaskan, surplus terjadi karena harga minyak dunia cenderung menurun. Namun, perlu diingat, pada 2008 harga minyak berfluktuasi dari USD 91 melonjak ke USD 135 per barel pada pertengahan tahun, dan anjlok ke USD 39 akhir 2008.
Pemerintah menghitung harga patokan berdasar MOPS (mean of plats Singapore) plus alpha (biaya pengadaan dan distribusi Pertamina). Harga MOPS dikaitkan dengan ICP yang naik turun sesuai fluktuasi harga minyak bumi di pasaran dunia. Selisih harga patokan dan harga jual eceran tanpa pajak adalah subsidi.
Saat ini harga minyak mentah Indonesia (ICP) sekitar USD 44,3 per barel dengan nilai tukar Rp 11.800 per USD. Dengan kondisi tersebut, pemerintah memproyeksikan tidak lagi menangguk surplus pada Februari. Harga bensin juga tetap dipatok Rp 4.500 per liter. Bahkan, meski Januari mencatat surplus, menurut Menkeu, besar kemungkinan ada tambahan subsidi pada bulan-bulan mendatang.
Rencananya, surplus Rp 1,1 triliun itu akan di-offset ke subsidi BBM tahun ini. Pemerintah sendiri sudah mengajukan tambahan subsidi sebagai konsekuensi penurunan harga solar Januari lalu Rp 2,7 triliun.
Tambahan subsidi itu sedang dimintakan persetujuan Panitia Anggaran DPR. Dalam APBN, subsidi BBM diproyeksikan berkurang dari Rp 57,6 triliun menjadi Rp 24,5 triliun. Hitungan subsidi itu berdasar asumsi harga minyak yang turun dari semula USD 80 per barel menjadi USD 45 per barel. Selain itu, diperhitungkan atas depresiasi kurs rupiah dari Rp 9.400 per USD menjadi Rp 11.000 per USD.
''Kalau harga masih seperti itu, subsidinya tambah Rp 2,7 triliun hingga akhir tahun. Artinya, kalau kita bicara manajemen anggaran satu tahun, surplus itu akan tertutup dengan subsidi yang lebih besar,'' kata Menkeu. Saat ini tinggal BBM jenis solar dan minyak tanah yang masih disubsidi.
Dia menuturkan, harga minyak internasional mulai pertengahan Januari 2009 cenderung meningkat. Awal Januari lalu harga minyak mentah internasional USD 33 per barel, kemudian meningkat menjadi USD 41 per barel. Selanjutnya, kembali naik menjadi rata-rata USD 44,3 per barel pada pertengahan Februari.
Ani -sapaan akrabnya- menegaskan, selain memperhatikan harga pasar, pemerintah mempertimbangkan stabilitas ekonomi sepanjang tahun dalam menetapkan harga BBM dalam negeri. Harga BBM ditetapkan pada porsi yang dianggap sesuai dengan tujuan meningkatkan daya beli masyarakat dan mendukung kegiatan sektor riil.
''Namun, stabilitasnya tetap dijaga untuk menciptakan kepastian dan menjaga kepercayaan pelaku ekonomi,'' katanya. Februari ini pemerintah tidak menurunkan harga solar dan premium. Sebelummya, pemerintah menurunkan kedua jenis harga BBM itu tiap tanggal 15 dalam dua bulan terakhir.
Di tempat yang sama, Dirjen Migas Departemen ESDM Evita H. Legowo mengatakan, hingga kini konsumsi BBM dalam negeri masih cukup normal. Tidak ada perubahan pola konsumsi yang mencolok. ''(Konsumsi) premium sedikit berkurang. Yang agak banyak penurunannya adalah solar,'' kata Evita.
Per Januari lalu konsumsi BBM dalam negeri mencapai 3,18 juta kiloliter. Rinciannya, premium 1,7 juta kiloliter, minyak tanah 498 ribu kiloliter, dan solar 948,7 ribu kiloliter.
Sebelumnya, Panitia Hak Angket BBM DPR menilai, harga ideal premium saat ini adalah Rp 3.900 per liter atau lebih rendah Rp 600 daripada harga saat ini Rp 4.500 per liter. Penurunan harga bensin ke tingkat keekonomian diharapkan bisa mendongkrak daya beli dan meningkatkan konsumsi masyarakat. (sof/oki)
batampos.co.id
Tidak ada komentar:
Posting Komentar